Home Blog POSKO ADUAN KARYAWAN SEPUTAR THR

POSKO ADUAN KARYAWAN SEPUTAR THR

6
0
SHARE

Posko Aduan Karyawan Seputar THR – Hari Raya Idul Fitri tinggal dua mingguan lagi. Wajar saja jika para karyawan swasta mulai mempertanyakan THR (Tunjangan Hari Raya) yang tak kunjung diberikan. Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2018, menyatakan bahwa THR harus dibayarkan maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tetapi faktanya, masih saja ada perusahaan yang memberikan THR kepada karyawannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Hal ini selanjutnya akan memberikan dampak negatif bagi karyawan maupun perusahaan. Di mana munculnya ketidakpercayaan karyawan terhadap perusahaan, sampai berujung pada konflik-konflik yang lebih serius lagi antara karyawan dengan perusahaan. Oleh sebab itu, di beberapa kota maupun wilayah di Indonesia membangun posko aduan karyawan seputar THR, untuk mewadahi aduan-aduan karyawan kepada perusahaan yang tidak tersalurkan. Posko semacam ini dibangun oleh oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pembukaan posko semacam tujuan utamanya adalah memberikan sosialisasi kepada karyawan maupun perusahaan, serta pemantauan dalam proses pembayaran THR agar lebih intensif. Karena bagaimana pun juga, THR merupakan kewajiban perusahaan dan hak para pekerjanya. Lebih lanjut, posko ini juga menerima aduan seputar jumlah nominal THR yang diberikan perusahaan. Jika nominal yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut sudah melanggar aturan dan dapat diproses lebih lanjut untuk diberikan teguran atau hukuman. Adapun ketentuan nominalnya adalah sebesar satu bulan gaji atau upah jika karyawan bekerja selama satu tahun berturut-turut, serta rumus khusus bagi para karyawan yang masih bekerja setidaknya satu bulan.

Biasanya, posko semacam ini dibuka sampai tujuh hari setelah lebaran, bahkan akan tetap buka selama cuti lebaran. Daerah yang rutin membuka posko aduan adalah Kota Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri ada sekitar 1570 perusahaan yang perlu dikontrol apakah sudah memberikan hak Tunjangan Hari Raya bagi para karyawan atau belum. Kepala Dinas KopUKMNakerTrans, Lucy Irawati, menuturkan bagi pengusaha yang tidak memberikan hak karyawan berupa THR akan diberikan sanksi peringatan atau teguran sampai dengan pembatasan layanan publik.

Lucy menyatakan, hingga saat ini masih belum ada aduan yang masuk. Untuk tahun lalu sendiri ada satu aduan masuk. Tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata hanya ada kesalahpahaman yaitu pihak perusahaan yang lupa memberikan informasi kepada karyawannya bahwa THR sudah turun.

Ke depannya, semoga semakin banyak kota-kota atau daerah lain yang membuka posko aduan karyawan seputar THR seperti Kota Yogyakarta dan kota-kota pendahulunya untuk membantu karyawan maupun perusahaan menyalurkan hak serta kewajibannya secara optimal dan transparan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here